41 PTN Keluar dari SPMB

Seleksi Dilakukan Sendiri

Senin, 10 Maret 2008 | 00:50 WIB

Sebanyak 41 perguruan tinggi negeri memutuskan keluar dari keikutsertaannya sebagai anggota Perhimpunan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru atau SPMB. Selanjutnya, kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru akan dilakukan lewat koordinasi mandiri oleh sejumlah perguruan tinggi negeri.

Keputusan tersebut diambil karena ada ketidakcocokan antara sejumlah rektor perguruan tinggi negeri (PTN) dan universitas Islam negeri (UIN) dengan Perhimpunan SPMB mengenai pengelolaan keuangan dari pendaftaran calon mahasiswa baru. Selama ini, keanggotaan Perhimpunan SPMB berjumlah sekitar 80 institusi.

Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Prof Dr dr Susilo Wibowo melalui Kepala Humas Undip Adi Nugroho di Semarang, Minggu (9/3), mengatakan, Perhimpunan SPMB keliru menerjemahkan aturan pemerintah tentang Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri.

Karena merasa menjadi sebuah organisasi swasta, Perhimpunan SPMB menilai pengelolaan keuangan adalah wilayah otonom mereka. Akhirnya, laporan keuangan hanya disampaikan dalam rapat pemegang saham setiap akhir tahun.

Sementara itu, sejumlah rektor PTN menganggap dana yang dihimpun Perhimpunan SPMB seharusnya menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena itu, uang tersebut harus disetor ke kas negara.

Seleksi sendiri

Sebagai ganti SPMB, ke-41 PTN dan UIN tersebut akan menyelenggarakan ujian seleksi secara swakelola yang bernama Ujian Masuk Perguruan Tinggi Nasional (UMPTN).

Ketua Panitia Pusat UMPTN Fasichulisan mengatakan, jumlah PTN yang akan melepaskan diri dari Perhimpunan SPMB diperkirakan akan terus bertambah. ”Semakin banyak PTN yang bergabung, akan semakin mudah dijangkau oleh para calon mahasiswa,” kata Fasichulisan yang juga Rektor Universitas Airlangga Surabaya itu dalam rapat rektor se-Indonesia di Gedung Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Minggu (9/3).

Hingga saat ini, PTN yang menyatakan tetap bergabung dengan Perhimpunan SPMB adalah Universitas Indonesia.

Sistem pelaksanaan UMPTN tak jauh berbeda dengan SPMB. Perbedaan utama terletak pada organisasi kepanitiaan dan pengelolaan keuangan. Dalam UMPTN ini, uang pendaftaran calon mahasiswa lebih dahulu disetor ke kas negara untuk dicatat, baru kemudian ditarik kembali oleh rektor masing-masing untuk mendanai UMPTN secara bersama-sama.

”Selama ini dana SPMB tidak disetorkan ke kas negara dahulu. Hal ini yang tidak kami setujui karena memalukan kami, para rektor,” kata Sekretaris Jenderal Panitia Pusat UMPTN yang juga Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Haris Supratno.

UMPTN yang rencananya berlangsung 25 dan 26 Juni 2008, atau mendahului SPMB pada 2 dan 3 Juli itu, terbagi atas tiga wilayah pelaksanaan. Ketiga wilayah itu adalah Indonesia Timur dengan koordinator ITS Surabaya, Indonesia Tengah dengan koordinator Universitas Diponegoro Semarang, dan Indonesia Barat dengan koordinator Institut Pertanian Bogor.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, tidak masalah jika sejumlah PTN akan melakukan seleksi sendiri.

Seleksi penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri untuk tahun ajaran 2008 kemungkinan bisa melalui dua jalur. jalur pertama melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB. Jalur kedua, 41 perguruan tinggi yang menolak SPMB akan melakukan seleksi sendiri melalui ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UMPTN.

Seleksi untuk SPBM kemungkinan akan dilakukan awal Juli. Adapun jalur UMPTN akan diselenggarakan lebih awal, sekitar Juni.

Meski demikian, keputusan final baru akan ditetapkan setelah sejumlah rektor perguruan tinggi negeri bertemu dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Fasli Jalal di sela-sela pertemuan E-9 Ministerial Review Meeting ke-7 di Nusa Dua, Bali, Selasa (11/3) ini.

Wakil Rektor I Universitas Airlangga M Zainuddin mengatakan, tidak ada persoalan dengan sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang berjalan selama ini. Persoalan hanya pada pengelolaan keuangan saja. “Para rektor menilai cara (pengelolaan keuangan) sekarang ini tidak sesuai aturan dan bisa menimbulkan konsekuensi hukum,” ujarnya di Surabaya, Senin (10/3).

Para rektor perguruan tinggi negeri (PTN) yakin tidak akan kesulitan menyelenggarakan tes sendiri. Secara teknis selama ini PTN sudah terbiasa menyelenggarakan tes di berbagai pelosok Indonesia. Apalagi, pada dasarnya selama ini SPMB memang diselenggarakan oleh pegawai PTN. Hanya saja, mereka sementara waktu bekerja untuk perhimpunan selama penyelenggaraan SPMB. “Nanti yang mau masuk Unair tetap bisa daftar dari Jayapura atau kota-kota lain. Tidak perlu khawatir akan direpotkan,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal Panitia Pusat UMPTN Haris Supratno. Pelajar dari Jayapura, Papua, katanya, yang ingin kuliah di Universitas Brawijaya, Malang, cukup mendaftarkan diri di Universitas Cenderawasih sebagai PTN terdekat yang menyelenggarakan UMPTN. “Dia juga bisa mengikuti ujian seleksi di Jayapura, tak perlu harus ke Malang,” kata Haris yang juga Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Kesulitan muncul jika pelajar dari Jayapura tersebut ingin kuliah di Universitas Indonesia, Jakarta, yang hingga kini menyatakan tetap akan menyelenggarakan SPMB seperti tahun lalu. Sementara hampir seluruh PTN di Indonesia Timur sudah menyatakan diri bergabung dengan panitia pusat UMPTN untuk menyelenggarakan ujian masuk.

Wakil Ketua Panitia Pusat UMPTN yang juga Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Sugeng Mardiyono mengatakan, berbagai masukan penyelenggaraan UMPTN terlebih dahulu akan disampaikan kepada Dirjen Dikti.

Sugeng menegaskan, penyelenggaraan SPMB selama ini memang sudah bagus dari sisi substansial, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, dan juga mampu menjadi perekat bangsa. Namun, sistem pengelolaan keuangan SPMB lah yang perlu diperbaiki.

Secara terpisah, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo di Nusa Dua Bali mengatakan, Depdiknas ingin meninjau kembali kebijakan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru. "Para rektor itu bukannya menolak SPMB, tetapi mereka diminta mendesain ulang SPMB,” ujarnya.Sumber : KOMPAS.